Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh bupati dan wakil bupati yang mengawasi wilayah administrasi kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat. Sub-distrik ini kemudian dibagi menjadi desa dan dusun yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan seorang kepala desa. Semua kecamatan dan kepala desa adalah pegawai negeri dalam pemerintahan kabupaten, sementara kepala desa dipilih oleh setiap penduduk desa untuk jangka waktu tertentu dan memiliki pemerintahan desa yang bebas. Sejak tahun 2005, Bupati Banyuwangi dan wakilnya telah dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilihan raya, yang sebelumnya telah dipilih oleh anggota DPRD.Kabupaten Banyuwangi (atau sebelumnya dikenal sebagai Regentschap Blambangan Timur) adalah daerah yang terbentuk setelah penentangan Pangeran Jagapati yang terkenal dengan Pertempuran Puputan Bayu dan Wong Agung Wilis di Blambangan. Setelah itu, Belanda melantik Temenggung Wiroguno I atau Mas Alit (keturunan Prabu Tawangalun, raja pertama Blambangan) untuk menjadi bupati atau bupati di Banyuwangi dan menandakan berakhirnya pemerintahan Kerajaan Blambangan. Belanda juga memberi Mas Alit kebebasan untuk memindahkan ibu kota dari Ulupangpang (Benculuk) ke Tirtogondo (Kota Banyuwangi). Di samping itu, Belanda mengubah kebijakan politiknya terhadap Blambangan yang sebelumnya menindas agar lebih bekerjasama. Pelantikan Mas Alit diusulkan oleh Patih Juru Kunci (Patih Tumenggung Jaksanegara, penguasa Blambangan 1771-1773) sebagai Residen Schopoff, diikuti oleh P. Luzak, Pegawai Dasar Timur (Gezaghebber van den Oosthoek), kemudian kepada Gabenor Van der Burg di Semarang dan kemudian Gabenor Jeneral Van der Parra di Batavia. Mas Alit dilantik pada 1 Februari 1774 dan mula menduduki kediamannya (pendopo) pada tahun 1775.[1][2]